Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

a. Dasar Hukum:

    PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:

    - Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

    - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

    - Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

    - Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.

    - Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.

c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyara tan yang diaturAcara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:

    - ldentitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.

    - ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.

    - ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.

    - ldentitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.