Masyarakat Tak Mampu
Permintaan Informasi
Pengaduan
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Belopa.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Belopa
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Belopa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK
Olahraga merupakan aktivitas untuk menjaga kesehatan badan, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Begitu pula sebaliknya. Kegiatan olahraga selain berfungsi untuk menyehatkan badan juga bermanfaat sebagai kegiatan interaksi sosial dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan dan meningkatkan semangat kebersamaan.
Pada hari Jumat tanggal 28 Januari telah dilaksanakan eksekuasi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Belopa sesuai dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Blp tanggal 21 Januari 2022. Objek eksekusi terletak di Desa Seba-seba dan Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu.
Belopa, Sulawesi Selatan - Selasa 1 Februari 2022, Layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
Berdasarkan monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap penerapan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum belum berjalan maksimal untuk kemanfaatan masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu, maka perlu dilakukan sosialisasi internal maupun eksternal mengenai program pembebasan biaya perkara atau prodeo terhadap masyarakat pencari keadilan.
Berikut Surat Edaran No 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara :
Untuk pengajuan permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan (delegasi) dan pemantauan pelaksanaannya silakan click tautan berikut
JDIH Pengadilan Negeri Belopa memuat kumpulan dokumen elektronik salinan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebijakan yang berlaku
Silakan membaca syarat dan tata cara pengaduan. Laporkan jika Anda menemui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Negeri Belopa
